Tahun Politik, Mari Perkuat Konsolidasi Demokrasi Dan Narasi Kebangsaan

Tahun Politik, Mari Perkuat Konsolidasi Demokrasi Dan Narasi Kebangsaan.

*Konsolidasi Demokrasi*

Menjelang momentum pemilihan umum serentak 2024, situasi politik semakin memanas. Partai politik mulai melakukan manufer dan sosialisasi untuk mendapakan simpati kepada masyarakat, hal demikian untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas para figur yang akan ikut kontestasi pemilu.

Hiruk pikuk dan ingar bingar kompetisi para politisi dari partai politik semakin sengit. apa lagi setelah melewati pendaftaran parpol, verivikasi, pengumuman dan sekarang sudah melakukan berbagai upaya penjaringan caleg.

Tentunya ini akan segera menghangatkan suasana konstalasi politik. figur muda mulai bermunculan dibeberapa partai politik, hal demikian bagian dari upaya menjawab bonus demografi dan panggilan nurani untuk mengabdi pada masyarakat. 

*Tantangan Pemilu 2024*

Menjelang momentum pemilihan umum serentak 2024, situasi politik semakin memanas. Partai politik mulai melakukan manufer dan sosialisasi. Tidak sedikit masyarakat yang masih terpengaruh dengan isu hoaks dan politik identitas.

Bahkan untuk kepentingan partai dan golongannya, masih ada juga pihak yang menggunakan isu SARA untuk memecah belah masyarakat. Diyakini, hal itu bisa menurunkan kualitas pemilu dan demokrasi. 

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang. Namun KPU memastikan rawan atau tidaknya semua tahapan pemilu akan dimitigasi, agar Sulawesi Tenggara terhindar dari kerawanan tinggi.

Dengan mitigasi kita bisa mengidentifikasi kerawanan pemilu dan terus berkoordinasi dengan stakeholder yaitu tokoh masyarakat, TNI, Polri, peserta pemilu, Bawaslu dan masyarakat secara umum. Pemilu ini kan hanya sarana yang oleh UU ditentukan sebagai instrumen pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif.

Dalam tahapan pemilu bisa menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh berita yang sifatnya hoaks, bullying, politik identitas dan isu SARA.

Marilah semua peserta, pendukung yang ada di Sulawesi Tenggara saling bekerja sama menyukseskan pemilu yang berintegritas dengan cara demokratis.

Tak hanya itu, para penyelenggara pemilu harus memastikan diri untuk menjadi teladan, contohnya tidak boleh berpihak. Karena amanah yang diberikan oleh publik untuk menjadi penyelenggara pemilu sebagai sesuatu pengabdian yang mulia kepada bangsa.

Maka harus bekerja dengan profesional, menjaga integritas, memperlakukan setara, adil dan parsial terhadap semua peserta tidak terkecuali bagi partai dan calon, harus berperilaku etis. Bekerja sesuai dengan instruksi, tugas dan fungsi. Kepada masyarakat sebagai pemilih, diberikan pendidikan politik secara intensif.

Tentunya kehadiran media juga menjadi penting untuk bermitra menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan secara rutin, sehingga tidak mudah untuk terpengaruh hoaks. 

Dia berharap setiap unsur seperti perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal, orang-orang yang rentan bermasalah, diharapkan bisa membentuk relawan demokrasi.

*Titik Kerawanan Pemilu*

Angka kerawanan pemilu untuk Sulawesi Tenggara berada pada posisi sedang, pada range angka 0-100, Sulawesi Tenggara berada di angka 38. 

Titik rawannya terkait dengan profesionalitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), netralitas ASN dan kampanye antar calon yang kadang masuk pada wilayah politisasi SARA.

Berkaitan dengan kerawanan pada aspek kontestasi, sangat diperlukan kerja sama semua pihak untuk bergerak bersama mendorong politik santun, politik yang adu ide, gagasan dan bukan politik identitas dan politisasi SARA. 

Sulawesi Tenggara ini daerah heterogen dan berada dalam wilayah hukum NKRI. Oleh karena itu siapa pun yang mencalonkan diri diwilayah Sultra dan memenuhi syarat untuk mencalon, maka dia punya hak untuk dipilih tanpa melihat suku, agama, ras, dan asal usul.

Sementara pancasila sebagai ideologi bangsa, harus menjadi acuan bersama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat kita dalam hidup berbangsa.

Perlu ada pemetaan potensi konflik horizontal yang rawan menjelang pemilu atau pun sesudah pemilu. Sudah harus diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu. Olehnya itu mesti dilakukan pra kondisi di seluruh lapisan masyarakat.

Antisipasi titik kerawanan Pemilu 2024 di setiap titik yang ada di Sulawesi Tenggara sudah harus diidentifikasi untuk menetralisir kemungkinan terburuk, agar tidak merugikan siapapun.

Kutipan 

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang

polarisasi dan kekacauan politik akibat banyaknya osu. bagaimana tidak seluruh sumber daya kekuatan infrastruktur politik sudah mulai di persiapkan untuk menghadapi pemilu

Dalam mencegah segala kemungkinan terburuk maka merasa penting untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan memperkuat narasi kebangsaan. kekuatan social society harus kita jaga dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat, mencegah politik identitas dan turbulensi politik untuk mencegah berbagai polarisasi dan kekacauan sosial yang timbul di masyarakat.

Di butuhkan berbagai pihak untuk bahu membahu dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat tanpa menyelipkan kepentingan apapun.

Masyarakat adalah kelompok sosial yang paling rentan terpecah akibat sikap politik yang berbeda, sehingga di butuhkan penguatan lewat narasi-narasi kebangsaan dan edukasi politik. olehnya itu menjemput momentum pesta rakyat ini harus kita bersuka ria, keikutsertaan dan partisipasi kita sangat di butuhkan dalam menentukan kualitas demokrasi yang kita gembor gemborkan.

*Pesta Demokrasi*

Kedaulatan rakyat adalah sala satu harapan bersama dalam menentukan pergantian kepemimpinan nasional dan daerah, untuk membawa cita-cita revolusi dan reformasi ke arah yang lebih baik lagi. kita juga bisa terus mengawal dan memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bisa terdistribusi dengan baik.

Peran elit politik di parlemen juga menjadi penting bagaimana dia menunjukan kemampuanya dalam menghasilkan produk kebijakan yang pro terhadap rakyat agar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat di kembalikan apabila peran dan kontribusi kadernya memberikan dampak yang positif terhadap masa depan rakyat, namun jika peran kader di parlemen tidak memberikan efek dan dampak untuk perubahan ekonomi masyarakat maka citra partai itu sendiri akan menurun.

Kehadiran partai politik di daerah juga ini seharusnya bisa menjadi instrumen dan wahana pendidikan politik bagi rakyat, bisa menjadi alat memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjadi jembatan dengan stekholder setempat agar menjelang pemilu serentak tidak berdampak negatif di tengah-tengah masyarakat.

Partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. tantangannya adalah bagaimana cara mengatur partai politik dan membuat mereka berfungsi secara demokratis, transparan, akuntabilitas dan tidak hanya mengejar popularitas di ruang publik.

Keberadaan dan fungsi elit politik daerah harus menjadi solusi di tengah turbulensi politik. bukan hanya meramaikan pemilu 5 tahun. program-program yang di sosialisasikan di masyarakat harus terus berkelanjutan sehingga visi-misi yang di bangun pada saat kampanye bukan hanya sebagai kata manis untuk memuluskan tujuan terselubung, sehingga kehadiran bisa berdampak pada masyarakat luas. 

Penulis menilai dengan menghadapi ancaman dan tantangan besar, selain dari pada tahun politik yang akan di adakan pemilihan secara serentak juga di prediksi akan terjadi resesi ekonomi. 

Hal demikian perlu di wanti-wanti agar sumber daya ekonomi dan kekayaan alam tidak terdistribusi secara sepihak kepada kandidat calon kepala daerah dan caleg itu sendiri. masyarakat harus menjadi elemen penting dalam memperkuat solidaritas untuk memastikan calon pemimpin ideal yang bisa memberikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih baik untuk daerah.

Di sisi lain calon kepala daerah dan caleg jangan hanya mengejar elektabilias di tengah masyarakat tanpa bersentuhan secara langsung. visi misi harus bisa menjadi pemantik adanya antusias dan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hal pilihnya ke TPS nanti. sebab selama ini sudah cukup di bumbuhi dengan janji manis tetapi tidak ada realisasi program yang bisa menyentuh kepentingan masyarakat.

Penulis: Rasmin Jaya