Resesi Ekonomi Dan Tahun Politik

Dialog Akhir Tahun dengan tema : Prospek Ekonomi Sultra Tahun 2023 dalam menghadapi Resesi Ekonomi & tahun politik melibatkan beberapa stekholder Kadin Sultra, Bank Sultra, Akademisi Dan Pengamat Ekonomi.

Saya pastikan dengan percikan politik dalam menghadapi momentum besar pemilu serentak situasi akan sangat memanas yang berimplikasi terjadinya polarisasi dan kekacauan sosial. Hal demikian bisa di bendung dengan upaya berbagai pihak dalam mensosialisasikan pendidikan dan edukasi politik kepada masyarakat secara merata.

Dan tak hanya itu ketakutan akan adanya resesi ekonomi adalah imbas dari kebijakan politik juga. Bisa jadi dengan koalisi penguasa dan pengusaha, Investor yang memiliki modal bisa tidak terdistribusi nya ekonomi secara merata khususnya pelaku usaha UMKM karna di kuasai pihak tertentu. Apa lagi ongkos politik sebagai sumber daya infrastruktur konsolidasi dan mobilisasi massa, tentunya calon kepala daerah dan atau apapun itu tak hanya akan tinggal diam untuk bermain mata dengan pemodal. 

Meskipun Sultra di anugerahi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi mampu mementaskan kemiskinan yang itu bisa membawa kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh apa lagi di sektor pertambangan. Justru dampak negatifnya juga sangat berimplikasi terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari , tidak adanya jaminan reklamasi atau penghijauan kembali dan pengawasan hukum yang kurang ketat terhadap banyaknya tambang Ilegal.

Sehingga mata rantai dan lingkaran setan ini mesti kita putus bersama yang itu membutuhkan kerja-kerja kolektif semua !

*Mengapa Oligarki Harus Menjadi Musuh Bersama*

Bagi sebagian orang tentunya sudah banyak mendengar dan mengetahui tentang oligarki atau dinasti politik itu sendiri. mengenai tema ini sudah banyak di angkat berseliweran dalam ruang-ruang diskusi dan seminar. mengapa demikian, meski kondisi kita dalam keadaan normal sekalipun tetapi sikap curiga dan rasa skeptisme sering kali hadir jika menyaksikan berbagai sirkulasi elit politik yang bermain mata antara kekuasaan dengan penguasa. hampir tak ada yang berubah terhadap kondisi bangsa dan negara kita hari ini yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih di kuasai oleh segelintir orang yang memupuk kekayaan.

Dalam beberapa literatur sejarah pernah tergambar pada masa pemerintahan rezim orde baru dengan sikap arogansi dan otoritarianismenya mampu menghegemoni segala lini sektor untuk mempertahankan dominasi dan status quo kekuasaanya. dengan UU No 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing ada sala satu upaya menarik investasi sebanyak banyaknya untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di indonesia tetapi hanya di manfaatkan segelintir elit politik untuk menambah devisa jumlah kekayaan pribadi. sala satu yang menjadi contoh pertambangan yang ada di papua Freeport hanya sebagai penopang APBN dan penjaga stabilitas iklim ekonomi tetapi tak mmeberikan dampak yang baik dan positif terhadap masyarakat papua yang berada di lokasi sektor pertambangan. fenomena tersebut sebagai gambaran bagaimana para oligarki dan elit politik bermain mata dengan dunia internasional untuk menguasai aset kekayaan masyarakat indonesia.

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang di kembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik tetapi harus secara gotong royong demi kemajuan dan berdaya guna bersama.

Di perkuat lagi dengan pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Regulasi itulah yang seharusnya menjadi pijakan dalam mengelola sumber daya alam dan perekonomian yang ada dalam bangsa ini agar menjadi kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak, namun kemudian dalam perjalananya kita bisa melihat bagaimana para oligarki sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan bahkan sebagian selain menjadi pimpinan partai politik juga menjadi penguasa yang bergerak mengelola sumber daya alam yang ada. 

Ini hal yang harus kita cekal bersama karena hanya akan memperkaya kelompok dan segelintir orang ,sehingga tidak mengherankan dalam momentum pesta demokrasi dan pemilu itu sendiri dengan gampangnya menggelontarkan kekuatan finansial untuk membeli pintu partai politik bahkan bermain money politik itu sendiri. kekuatan sumber daya dan infrastruktur untuk menggerakkan berbagai instrumen dan elemen untuk mobilisasi massa.

Ini semua terjadi karena penguasaan sumber daya material sehingga terjadi ketimpangan politik yang ekstrem sehingga terjadi kekacauan dalam sistem maupun dalam struktur pemerintahan dan itulah yang menjadi tol yang mempercepat arus laju cengkraman oligarki di negri ini. kita mungkin akan terheran-heran dengan kebijakan pemerintah yang selalu kontradiksi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat karena di pengaruhi banyaknya titipan proyek dan kebijakan yang hanya berpihak kepada segelintir orang. karena sedari awal pada saat menjelang momentum politik dan pemilu para politisi atau kandidat calon kadang di biayai oleh investor yang akan berkompotensi sehingga di saat para kandidat tersebut menang mereka bisa leluasa menitipkan berbagai kepentingan atau dalam hal ini ‘Politik Balas Budi’

Namun sekarang bisa lebih dari itu para oligarki bisa bermain dalam lini kekuasaan untuk mengontrol sistem pemerintahan dengan tujuan mempertahankan dominasi dan kekayaanya sehingga sumber daya ekonomi dan investasi hanya berputar dalam kelompok kepentingan mereka sehingga hegemoni tersebut perlu ada upaya yang serius untuk menetralisir konspirasi yang di bangun oleh para elit politik maupun oligarki tersebut. buruknya lagi hari ini indonesia seakan tergantung pada investor luar negri dan terkungkung pada utang dengan skala besar. maka dengan hal tersebut situasi genting ini perlu segera di respon. sistem politik yang sudah berantakan dan kacau balau perlu segera di benarkan sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.. 

Sebagian besar teori oligarki berawal dengan mendefenisikan istilah oligarki sebagai satu ragam kekuasaan sekelompok kecil lalu mencari oligarki betulan. untuk mendefenisikan oligarki secara konsisten di berbagai konteks politik dan periode sejarah. oligarki adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan kosentrasi besar sumber daya material yang bisa di gunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. sumber daya itu harus tersedia untuk di gunakan demi kepentingan pribadi, biarpun tidak harus di miliki sendiri, jika kekayaan pribadi ekstrem mustahil di miliki atau tidak ada. 

Indonesia adalah negara yang politiknya ramai dan penuh lika liku dengan jalannya peristiwa yang tak terduga dan banyaknya instrik serta skandal KKN yang di mainkan di belakang layar cukup mengherankan untuk kelompok masyarakat.

Situasi tersebut tak bisa di jelaskan tanpa memahami kondisi tepatnya masa pembentukan oligarki sultanistik di indonesia dan bagaimana perkembangan selanjutnya. pembantian membuka rezim soeharto yang membuatnya lebih mengerikan adalah bahwa pemimpinya bukan seorang demagog yang berkoar koar melainkan seorang jendral dengan cara bicara halus, sikap tak mencurigakandan selera sederhana yang tak terlalu menonjol di tengah perpolitikan soekarno yang penuh pergolakan. ‘soeharto membuat rakyat takut’ bukan karena hanya riwayat pembantaian melainkan juga karena pembawaanya dingin, diam dan bertopeng.

Soeharto menciptakan dan memelihara para oligarki indonesia serta mengorganisasi mereka di bawa oligarki sultanistik yang dia kuasai sendiri. Namun itu bukan berarti dia berniat menciptakan oligarki itu dan dia mungkin memang tidak berniat demikian.

*Transisi Demokratis dan Oligarki*

Lengsernya soeharto pada mei 1998 menandai permulaan transisi indonesia menuu demokrasi elektoral. Indonesia menjadi sistem politik dengan persaingan bebas antar partai dan kandidat untuk memperebutkan suara rakyat yang di berikan secara bebas. transisi ini nyata dan bahkan radikal, bangsa indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertama paca suharto pada tahun 1999 dan pemilu yang di jadwalan setiap tahun kemudian berlangsung pada 2014 dan 2019. 

Warga negara berpartisipasi dan memberi suara dalam lingkungan politik yang bernuansa debat terbuka dan kritis di forum umum, di kampus, di jalan dan media massa namun itu semua baru transformasi yang kelihatan. transisi demokrasi di temani transisi yang sama mendalammnya dengan efek besar namun sukar di mengerti tanpa teori oligarki dan oligarki itu sendiri.

UU Omnibus Law atau cipta kerja adalah bagian dari strategi elit politik dan pemerintah untuk melanggengkan kepentingan oligarki. Berbagai upaya kerja yang di lakukan untuk mengamankan kepentingan investasi agar kestabilan ekonomi itu terus berputar pada sekelompok orang. sehingga dengan pembangkangan sipil mampu menekan regulasi yan ada . walau para oligarki ini menghadapi berbagai kerepotan yang terus menerus ada dan sering kali menjengkelkan dalam mempertahankan harta dan kekayaan mereka. ancaman serius tidak datang dari saudara sebangsa yang miskin malah ancaman yang di hadapi oleh para oligarki semuanya berasal dari kelompok orde baru sejak keruntuhan soeharto. Semuanya berasal dari sesama oligarki dan tokoh-tokoh negara.

*Oligarki Dan Elit Politik*

Bagaikan dua mata uang yang saling bersikungkuh dalam menjalankan aktivitasnya. sumber daya yang di miliki oleh para oligarki membantu membedakan tipe-tipe kekuasaan dan pengaruh minoritas berdasarkan berbagai jenis sumber daya kekuasaan. tapi teori oligarki tak bisa di kembangkan sebelum di pisahkan secara analitis dari teori elit yang lebih luas. biasanya istilah elit menjadi konsep payung untuk para pelaku yang memegang kekuasaan minoritas terkonsentrasi di lapisan atas suatu komunitas atau negara. dari sudut pandang tersebut oligarki kiranya sekedar satu kategori istimewa elit ekonomi.

Elit dan oligarki sama-sama menggunakan kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun kemampuan mereka melakukan itu berdasar pada jenis kekuasaan yang sangat berbeda. kenyataan ini telah menimbulkan hasil politik yang berbeda beda sekali. sala satu perbedaan paling mendasar adalah bahwa hampir semua pengaruh minoritas elit telah di tentang melalui pergulatan dan perubahan demokratis sementara kekuasaan oligarki karena hakikatnya beda. para ahli teori elit tak punya penjelasan mengapa kekuasaan politik mahabesar oligarki sangat kebal terhadap semua tantangan dari demokrasi kecuali yang paling radikal yang justru sengaja di cegah oleh rancangan demokrasi yang ada. oligarki bisa punya bentuk kekuasaan elit di atas atau bercampur dengan dasar material. Jika demikian maka oligarki bisa sekaligus menjadi elit politik dan elit ekonomi yang banyak menguasai sumber daya yang ada.

*Sumber Daya Kekuasaan Oligarki*

Tak hanya sumber daya yang di kuasai tetapi lini kekuasaan juga sudah banyak tercemari dengan banyak kepentingan yang pragmatisme dan transaksional. jabatan tinggi di pemerintahan, organisasi besar atau perusahaan adalah suatu sumber daya kekuasaan yang punya pengaruh dramatis pada profil kekuasaan segelintir individu. pada zaman moderen organisasi-organisasi tersebut adalah badan berdasar aturan yang mengosentrasikan kekuasaan dengan menghimpun sumber daya keuangan, jejaring operasi dan pengelompokan anggota atau bawahan yang bisa di pimpin, di libatkan atau di perintah. 

Situasi yang sama berlaku bagi pejabat pemerintahan yang keputusannya menentukan peruntukan sejumlah besar uang publik dalam anggaran negara dan pemimpin perusahaan yang menggerakan sumber daya besar demi kepentingan perusahaan dan segelintir orang. boleh jadi mereka ialah pelaku yang kaya secara pribadi melibatkan sumber daya material tapi kapasitas mereka untuk mengatur uang dan modal publik atau korporat bukan di sebabkan oleh kekayaan pribadi mereka melainkan sumber daya kekuasaan yang melekat pada jabatan resmi. sekali lagi sifatnya sementara atau terkait keadaan, jika mereka tak lagi memegang jabatan semua kekuasaan individu yang mereka punya untuk mengatur uang atau memerintah organisasi langsung hilang.

*Kekuasaan Material Oligarki*

Kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang mendefenisikan oligarki dan menggerakan politik serta proses oligarki. sumber daya kekuasaan material menyediakan dasar untuk tegaknya oligarki sebagai pelaku politik yang tangguh. sumber daya material dalam berbagai bentuk yang paling luwes adalah uang tunai sudah banyak di kenali sebagai sumber kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. orang jadi tak sama sekali tak berkuasa kalau tak punya kekayaan.

Orang masih bisa mendapat kuasa melalui sumber-sumber daya kekuasaan lainnya. contohya mereka yang tak punya uang dan harta bisa punya kekuasaan formal untuk memilih dalam pemilu atau memegang jabatan berpengaruh namun kumpulan kekayaan yang besar atau terkosentrasi di tangan sebagian kecil anggota masyarakat mewakili sumber daya kekuasaan yang bukan hanya tak bersedia bagi yang tak memiliki harta tapi juga jauh lebih luwes dan kuat dari pada kekuasaan sumber daya formal.

Oligarki adalah satu-satunya golongan warga negara dalam demokrasi liberal yang bisa mengejar tujuan politik pribadi secara tak langsung namun intensif dengan menggunakan pengaruh melalui pasukan pelaku profesional yang ahli para pekerja kelas menengah dan atas yang membantu mencapai tujuan oligarki. yang bekerja sepanjang tahun sebagai advokat purnawaktu upahan dan pembela kepentingan utama oligarki. pekerjaan mereka adalah mencari kemenangan demi kemenangan bagi oligarki dan mereka saling bersaing mendapatkan bayaran yang di tawarkan oligarki untuk mempertahankan kekayaan dan pendapatan. pasukan profesional dan pembela bayaran tak memerlukan semangat ideologis untuk maju dan mereka tidak bisa mengalami kelelahan mobilisasi, disorientasi atau agenda saling bertentangan. mereka di bayar mahal untuk berusaha sekeras kerasnya tahun demi tahun, dasawarsaa demi dasawarsa. tak ada kekuatan sosial atau politik yang mengusahakan kebijakan pengancam kepentingan oligarki yang bisa menyaingi fokus dan ketahanan mereka. 

Inilah suatu bentuk dan skala kekuasaan politik yang tak terbayangkan bagi semua kecuali segelintir pelaku dalam masyarakat sepanjang sejarah. para elit dengan kekuasaan mobilisasi tinggi misalnya butuh massa yang di bangun lewat gerakan sosial intensif dan setuju dengan mereka agar bisa mengerahkan massa ke jalan itu untuk aksi politik langsung. oligarki tak mneghadapi batasan seperti itu dan orang-orang yang bisa mereka bayar untuk berkumpul sering kali tak punya pekerjaan dan sangat membutuhkan bayaran yang di tawarkan.

Intinya bukanlah bahwa oligarki yang menggunakan kekuasaan material yang sangat berpengaruh sehingga selalu menang dan kebal serangan termasuk penyitaan terhadap harta. dalam periode krisis parah kekuasaan oligarki selalu rentan terhadap peningkatan jenis lain terutama mobilisasi massa yang tidak mereka danai dan kendalikan. intinya bahwa terutama pada massa politik seperti biasa. oligarki menjadi set pelaku yang sangat berkuasa karena mereka punya sumber daya material besar yang sangat luwes dan mengalahkan sumber daya kekuasaan warga negara biasa yang terpecah pecah di masyarakat.

*Peran Pemuda Melawan Oligarki*

Untuk merespon isu itu mahasiswa dan civil society mesti bergerak dan berjuang karena dalam narasi dan literatur sejarah generasi muda selalu menjadi ikon dan garda terdepan dalam perubahan iklim politik dan sosial yang ada dalam bangsa ini maupun kancah negera secara keseluruhan sehingga peran mahasiswa dan masyarakat tak bisa kita abaikan di tengah situasi krisis kepercayaan dan moralitas terhadap pemimpin kita hari ini.

Sudah saatnya kita beranjak dari kondisi yang nyaman ini, rasanya kita sudah banyak terlena dengan gaya politik dan sirkulasi yang di mainkan oleh para politisi yang hanya sibuk mencari popularitas dan elektabilitas. jangan sampai kita menjadi generasi yang lemah yang membiarkan kerusakan terus mengakar sehingga menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lain dan menjadi penyakit kronis pada bangsa ini yang akut.

Kembali pada sebuah adigum, kondisi yang baik akan melahirkan generasi yang lemah, generasi yang lemah akan melahirkan kondisi yang buruk, kondisi yang buruk akan melahirkan generasi yang kuat dan generasi yang kuat akan menciptakan kondisi yang baik. maka olehnya itu marilah kita berpikir bagaimana memikirkan dan menata kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik. beberapa alternatif memang sudah banyak di pikirkan oleh para ahli untuk keluar dari kungkungan hegemoni para oligarki yang masih bersarang dalam tubuh demokrasi. 

Saran Prof. John mccomik di University Of Chicago yang mengatakan bila DPR, DPD dan MPR semua akan selalu menjadi lembaga yang mewakili kaum kaya maka dalam bukunya Machiaveli Democracy beliau mengatakan harus membentuk lembaga khusus yang mewakili yang miskin yang di pilih tanpa pemilihan sehingga akan otomatis terpilih perwakilan tiap-tiap daerah dan entitas dengan syarat yang boleh mewakili orang tak berpunya hanyalah orang tak berpunya.

Kemudian yang ke tiga mengubah sistem politik indonesia dengan ciri khas musyawarah mufakat sehingga menghasilkan sistem politik efektif, akuntabel transparansi dan profesional. selanjutnya cara yang paling radikal dan sebisa mungkin dihindari dalam melakukan perubahan adalah revolusi karena kita harus mengorbankan sumber daya yang ada termasuk nyawa manusia tetapi bahwa tak ada jaminan sepenuhnya kondisi dan situasi bisa baik dengan maksimal yang pasti kita sudah berjuang sebagaimana mestinya.

Memasuki periode ke depan indonesia akan semakin besar tantangan dan hambatannya dalam menciptakan iklim demokrasi dan kesejahteraan masyarakat yang selagi para oligarki yang baru dan selalu bertransformasi selalu merampas dan memeras kekayaan bangsa untuk kepentingan diri sendiri atau segelintir orang. mereka memegang prinsip ‘bagi-bagi jatah bagi kekuasaan maupun sumber daya yang ada’ dalam konteks indonesia berarti bagi-bagi harta dan kekayaan. 

Mari berkolaborasi 🇲🇨