KPMM Himbau Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi AD Dan ADD Desa Maperaha

KPMM Himbau Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi AD Dan ADD Desa Maperaha .

Sabtu 10 September 2022 Kesatuan Pemuda Mahasiswa Maperaha himbau partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan serta pengalokasian Anggaran Desa dan Anggaran Dana Desa.

Pernyataan tersebut di sampaikan langsung pada saat pertemuan pemuda dan mahasiswa maperaha membahas mengenai program-program prioritas yang akan di sampaikan pada saat musrembang Desa.

Asdir sala satu tokoh pemuda desa maperaha mengatakan untuk memastikan pemerintah desa yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme maka di rasa perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pemuda dalam mengawasi proses penyaluran Anggaran Desa dan Anggaran Dana Desa agar tepat sasaran kepada seluruh masyarakat berdasarkan usulan pada saat Musrenbang Desa.

Lebih lanjut, Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dengan kucuran anggaran yang begitu besar kisaran 1 Miliar lebih bisa memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara Rasmin Jaya Demisioner Ketua KPMM 2019-2010 menjelaskan agar pemerintah desa maperaha bisa transparansi, akuntabilitas dan bisa melibatkan seluruh masyarakat dalam pembahasan anggaran khususnya BPD sebagai pengawas pemerintah desa.

"Keterlibatan seluruh pihak dalam pengawasan tata kelola pemerintahan dan anggaran dana desa memang sangat penting untuk di jalankan semaksimal mungkin agar tidak ada penyelewengan dan bisa merugikan pihak tertentu. Di sisi lain seluruh masyarakat bisa merasakan kesejahteraan, peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Ungkapnya 

"Pemerintah desa juga telah berkomitmen untuk menjalankan amanah undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dengan terus meningkatkan dana alokasi desa dari tahun ke tahun. secara tegas, undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa juga menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan untuk mempercepat tercapainya kemajuan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan agar pemanfaatan dana desa lebih optimal dan dikelola dengan baik'.

Sementara Aksan Ketua KPMM periode 2022-2023 menjelaskan dana desa ini sangat memerlukan upaya evaluasi menyeluruh dan mendalam dari BPD untuk tiap tahunnya sehingga semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. persoalan dana desa adalah masalah yang sangat vital dan akut yang setiap saat bisa menjadi bencana baik tata kelola pemerintahan jika tidak tepat sasaran apa lagi terjadi penyelewengan.

Untuk mengevaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa, pemerintah desa perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, oleh karena itu, masyarakat diharap juga selalu kritis mengawal pemanfaatan dana desa dengan mencermati setiap program di desa bisa berjalan dengan baik. Katanya