Pelosok Muna Barat , Ada Daerah Yang Luput Untuk Di Liput.

Rasmin Jaya

“ Sebagai pejabat pemerintah dan elit politik yang duduk di parlemen janganlah bekerja untuk rakyat setengah hati karena hasilnya juga tidak akan maksimal dan bahkan akan menimbulkan masalah yang baru “

Tulisan ini berangkat dari keresahan pikir yang semakin hari semakin menyayat hati itu sendiri dan memang sudah mengendap beberapa tahun terakhir ini semenjak muna barat memisahkan diri dari kabupaten muna secara administrasi, cerita dan kisah beberapa bulan terakhir ini memang sudah di perjuangkan dan di suarakan tapi sampai sekarang ini belum ada perhatian dan penuntasan dari pemerintah secara khusus dengan carut marut masalah yang ada .

Jangan-jangan memang pemerintah dan DPRD ini tak mampu mampu membaca realitas dan gejala-gejala sosial yang ada ?

Muna Barat lahir dari suatu persoalan yang begitu kompleks dan dinamis , dengan berbagai perjuangan pergerakan yang panjang menyoal tentang hak-hak masyarakat namun lebih dari itu tujuan mekarnya muna barat untuk mempercepat arah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Menelisik lebih jauh Indonesia telah menjalani usia yag cukup dewasa di atas bangsa yang merdeka dari kolonialisme dan imperialisme, Tapi dari berbagai rentetan perjalanan dan peristiwanya kita sangat banyak menemukan titik klimaks yang di lahirkan dari perjuangan revolusi dan reformasi yang terbangun. Ini jika kita melihat petak sejarah yang ada dengan banyak persoalan yang timbul.

Secara khusus muna barat tentunya dengan kelahiran yang ke 7 tahun beberapa hari yang lalu di meriahkan dengan cukup bahagia dan perasaan gembira tapi apakah juga masyarakat yanag ada di pesisir atau di ujung desa kota laworo merasakan hal yang demikian ? kurasa tidak di banyak sisi ada banyak persoalan yang lupa untuk di liput oleh pemerintah bahkan DPRD Muna barat . Bukan hanya masalah perekonomian dan pembangunan tapi minimnya penerangan yang tidak menyentuh sektor-sektor yanga ada di perdesaan.

Kalau dua atau tiga tahun yang lalu saya berani berharap pada pemerintah untuk mengubah nasib rakyat yang hari ini masih terus berkabung dengan kehidupan yang di jalaninya, bukan seperti para elit tentunya. Berharap pada partai politik untuk memikirkan kepentingan kontituennya, mencoba sedikit beradaptasi dengan masyarakat bukan hanya di saat menjelang pilkada atau momentum politik tetapi juga di saat-saat hal itu belum di laksanakan bisa sedikit memberikan edukasi dan sosialisasi pembelajaran politik, Berharap pada DPRD untuk menyuarakan aspirasi rakyat namun itu hanya sedikit dari beberapa sekian harapan dan ekspektasi yang harus kita telan meskipun getir. Peran dan fungsi mereka memang harus segera di tinjau kembali, Tak ada orang lain yang bisa mengubah nasib kita selain diri kita sendiri .

Keadaan dan hal tersebut sungguh banyak membuatku banyak berhalusinasi dalam ketiadaan yang seharusnya memang ada tapi hanya milik mereka yang berpunya harta, tahta dan kekuasaan tapi tidak untuk masyarakat yang merasa di hinakan. Desa itu bernama maperaha, Kecamatan Sawerigadi dan sekitarnya yang itu masuk di beberapa ujung jalan ada masyarakat korban dari kerusuhan ambon yang menduduki wilayah tersebut dan juga beberapa tahun yang lalu pada saat Bupati muna barat memberikan janji akan membuatkan akses jalan yang memadai sebagai sektor perputaran ekonomi namun hal tersebut nihil hanyalah iming-iming untuk kemudian bisa mendaptkan basis suara yang begitu besar.

Seperti banyak yang terurai di atas. Masyarakat tentunya masih sangat bersyukur dengan pergantungan nasib yang ada, dengan modal gotong royong yang bisa menjadi modal sosial yang selalu terawat sepanjang harapan dan cita-cita belum terpenuhi. Padahal program, visi misi pemerintah setempat saat ini cukup banyak namun ini hanya terpampang rapi pada dokumen-dokumen pemerintahan tanpa ada aktualisasi dan transparansi pada masyarakat. Lebih -lebih tentang persoalan keuangan desa harusnya bisa melibatkan seluruh pihak masyarakat untuk sasaran program jangka panjang. 

Entah kepada siapa lagi saudara kita akan berkeluh kesah tentang nasib dan keadaan sosial yang masih saja di telantarkan dan terkantung-kantung. Padahal pemekaran muna barat adalah awal dari sebuah proses atau transisi bahwasanya ada harapan menuju daerah dan desa yang berkemajuan namun itu hanyalah diskusi yang di sajikan di atas meja kekuasaan tanpa ada bukti, Cukup miris tentunya. Sampai detik ini wajah dan suasana yang begitu berbeda dengan yang sebelumnya. Kehidupan di sana hanya beberapa generasi saja yang mendapatkan sentuhan teknologi dan pendidikan selebihnya sangat minim dan primitif sekali untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman. 

Generasi muda juga selalu mengupayakan untuk terus mendorong sumbar daya manusia yang ada sebagai cikal bakal akan perubahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada , Namun hal ini juga perlu adanya dukungan dari pemerintah dan stekholder yang ada sebab demikian masalah tersebut tak hanya di beban tanggung jawabkan hanya pada generasi muda saja, perlu ada dorongan tentunya.

Coba saja singgah dan mampir di beberapa gubuk tempat tinggal mereka, di sana pasti kita akan mendapatkan kenikmatan dalam kepahitan yang hakiki yang terus berjuang untuk melanjutkan kehidupan, hidup yang harus di tempa dan di pertaruhkan agar generasi ke depan lebih baik tentunya yang yang di alami orang tua masa kini, sebaik baiknya harapan orang tua.

Mereka juga adalah pribadi, generasi dan masyarakat yang harus di perhatikan, di bantu minimal tidak bisa di ketahui apa yang memjadi persoalan mereka. Bukan berarti mengemis atau meminta-minta sebab ini adalah tuntutan hak dan itu kewajiban pemerintah yang harus melayani masyarakat karena pada dasaranya kita juga merindukan kehidupan yag lebih baik dan indah seperti masyarakat lainnya. 

Konstalasi politik local dalam kekuasaan akhir-akhir ini terjadi proses tarik menarik antara yang punya kepentingan baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Wajar saja saya skeptis dan merasakan keragu raguan kepada wakil rakyat kita sebab hal demikian akan berdampak pada sikap rakyat untuk tidak percaya terhadap amanah yang di berikan kepada pemimpin sehingga krisis legitimasi bahwa keberadaan dan fungsi elit politik di parlemen dan di lingkaran kekuasaan tidak begitu terasa oleh masyarakat luas selain hanya meramaikan pemilu setiap lima tahun sekali juga menambah derita dan beban rakyat itu sendiri. Program-program yang di kucurkan kepada masyarakat pada saat menjelang sosialisasi dan kampanye hanyalah sebagai pemanis untuk menarik simpati dan meraup suara pada saat pemilihan sehingga tidak ada pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas setelah terpilih, yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Hal ini nampak terjadi dan di pertotonkan elit-elit politik local kita di mana terlihat sibuk mencitrakan diri merekadi media tanpa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian para elit politik ini tidak hanya kurang berperan dalam pembangunan masyarakat melainkan juga gagal menjadikan tanggung jawab dan amanah yang telah di berikan oleh rakyat sebagai intrumen utama pembangunan daerah khususnya mereka yang duduk manis di kursi empuk legislatif.

Pada faktanya bahwa stabilitas politik di daerah khususnya muna barat banyak di pengaruhi oleh kepentingan segelintir orang lebih-lebih mereka yang dekat dengan kekuasaan. Peran elit di daerah juga seharusnya menjadikan partai politik sebagai wahana dan instrumen pendidikan politik masyarakat dan alat memperjuangkan aspirasi rakyat yang kurang bersuara untuk pembangunan daerah dan sektor perputaran ekonomi agar keberadaan partai politik itu dekat dan ada untuk masyarakat . Namun akhir –akhir ini dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang politik sehingga mereka dengan muda di janji dan di iming imingkan sebuah perubahan yang lebih baik, bagaikan mimpi di siang bolong, faktanya mereka sama –sama menjadikan partai politik sebagai tangga mencapai tujuan-tujuan yang pragmatis, Tampaknya kerja elit politik di daerah adalah membesarkan partai dan bukan membesarkan daerah hal itu terjadi di daerah kabupaten muna barat.

Olehnya itu dengan kondisi tersebut perlu adanya pembaharuan elit politik dalam politik local sebab pejabat public dan elit politik itu sendiri telah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Jika persolan ini terus berlarut larut maka proses demokratisasi akan terhambat, perlu di sadari juga bahwa sala satu elemen demokrasi adalah partai politik, elit politik dan masyarakat itu sendiri .

Bukan menjadi rahasia umum lagi dalam sistem pemerintahan biasanya kepentingan organisasi politik di singkirkan berganti menjadi kepentingan orang perorang sehingga pejabat-pejabat daerah baik atasan maupun bawahan terkadang saling siku. Inilah yang di lakukan elit politik daerah kita di atas jeritan dan persoalan rakyat yang mencekam. Yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan keuntungan dalam struktur pemerintahan, Mengapa? karena setiap orang berusaha dan berebut posisi untuk mendapatkan peluang dan terkadang harus menggadaikan pikiran dengan ongkos untuk duduk di kursi empuk pemerintahan . Sungguh sangat bengis dan miris yang melacuri diri mereka dengan jabatan, harta dan kekayaan.

Persaingan pula menjadi sangat ketat, yang memiliki modal dan pengaruh besar yang itu dekat dengan pejabat akan mendapatkan posisi strategis tetapi jika yang modalnya kecil dan tidak kuat dalam sistem loby akan mendapatkan posisi non startegis bahkan akan di singkirkan dalam kompetisi memperebutkan jabatan . Hukum tawar menawar jabatan seperti ini sangat lekat dalam sistem pemerintahan kita sebagai daerah otonomi baru (Desentaralisasi) .

Jika hal ini terus di biarkan dan turun temurun maka akan terjadinya demoralisasai dalam sistem demokrasi lokal kita bahkan akan terjadi Chaos politik (Krisis Politik) . Karenannya mereka antara elit politik yang duduk di legislatif dan eksekutif akan melakukan komromi untuk terhindar dari jeratan masalah bahkan juga akan saling menuding dan saling melempar bola atas masalah rakyat yang sedang dihadapi misalnya menyoal pertumbuhan ekonomi, KKN, infrastruktur dan peembangunan daerah itu sendiri. Paradoks memang, sirkulasi permainan elit lokal ini sangat membingungkan untuk orang-orang yang tidak memahami konstalasi dalam kekuasaan mulai dari kompromi, loby politik hingga pembagian kue kekuasaan dengann demikian modal politik yang di keluarkan pada saat menjelang kampanye akan berbanding sama dengan posisi jabatan yang mereka dapatkan dalam kekuasaan, Sementara yang tidak punya modal lebih akan menjadi guling tikar, Jika berpolitik adalah panggilan nurani dan pengabdian kepada masyarakat pasti akan banyak menyentuh dari pada kepentingan masyarakat luas itu sendiri tapi pada faktanya kinerja itu Nihil.

Proses perjalanan politik dan demokrasi sebagaimana yang sedang berlangsung di Muna Barat menunjukan bahwa sedang terjadi krisis dan kelambatan pertumbuhan politik sehingga hal tersebut rentan monopoli politik dan daerah otonomi baru yang seharusnya sebagai percepatan pertumbuhan di segala sektor kini harus pupus harapan dan cita -cita masyarakat Monopoli politik akan terus turun temurun jika sistem yang berlaku masih tetap sama, sehingga potensi-potensi yang di miliki oleh anggota rakyat tidak di perhatikan dan di abaikan.

Dalam setiap konstalasi politik pun modal yang di gelontarkan selama proses kampanye dan janji politik akan di kembalikan guna menutup utang-utang yang telah di pinjam sehingga hal ini lekat kaitan terjadinya Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Tak bisa di pungkuri juga bahwa mereka akan bermain mata dengan investor sebagai modal kampanye sehingga dalam kekuasaan pemerintahan maupun di legislatif itu sendiri tidak lagi mengabdi untuk kepentingan masyarakat tetapi bermain mata pada pemilik modal (Investor) untuk mendapatkan sesuatu Elit politik tidak akan segan-segan melacuri diri mereka. Berangkat dari sinilah penderitaan dan kekecewaan politik akan mulai tumbuh, hal ini akan berdampak pada pembangkangan rakyat atau anggota partai politik yang tidak mendapatkan jabatan akibat monopoli politik tersebut. Kekecewaan ini akan terus tumbuh dan berkembang hingga pada potensi ledakan kemarahan akibat buntutnya tujuan demokrasi dari pada masa depan rakyat itu sendiri, Protes sosial yang posisinya berhadap hadapan dengan para pemangku kebijakan dan elit politik akan menambah krisis politik dan demokrasi bahkan berdampak dengan kondisi ekonomi akibat kebijakan yang tidak Pro terhadap rakyat.

Sudah seharusnya ke depan masyarakat mengambil sikap dan jalan alternatif dalam memilih pemimpin yang bijaksana dan amanah dalam rangka mewujudkan nawacita dan harapan masyarakat yang mengendap sehingga di perlukan program pencapaian yang lebih besar . Sehingga masyarakat dapat tercerahkan, tersadar untuk menemukan kembali tawa yang telah lama hilang. Sudah cukup kita membuktikan dalam nyata akan partisipasi aktif masyarakat mengawal pesta demokrasi dengan demokratis berharap ada harapan dan niatan baik. Seharusnya sebagai wakil rakyat harus mampu mempertahankan hak-hak rakyat sebagaimana komitmen pada saat menjelang kampanye bukan malah mereka sendiri yang merampas dan menenggelamkan harapan itu, betapa luar biasa dan berprestasinya politisi kita hari ini . Rakyat yang tidak tahu menahu akan selalu menjadi korban dan sasaran tembak para penguasa -penguasa daerah kita dalam memutuskan suatu kebijakan . Sikap pragmatisme yang menggerogoti politisi seakan sudah membudaya dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri .

Menuju jalan baru masa depan sebagai alternatif dan poros pembangunan daerah . Salam Pemuda. Semoga dengan ketukan hati pemerintah dan DPRD segera merealisasikan janji kampanye dan visi misi yang di gembor gemborkan sebeum dunia ini terus-terusan menua.

Jangan Buat Rakyat Marah !