Kontraversi Penolakan Kedatangan Presiden Jokowi Pada Munas Kadin , Itu Imbas Dari Kebijakan Pemerintah Sebelumnya !

Rasmin Jaya

Tokoh Pemuda Desa Maperaha !

Senin 14 Juni 2021 di lansir dalam sebuah media nasional bahwa Musyawarah Nasional Kamar Dagang Industri ( MUNAS KADIN ) akan di selenggarakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi tenggara pada tanggal 31 Juni 2021 . Pasalnya dalam acara dan kegiatan tersebut akan di hadiri oleh Presiden RI Joko Widodo . Namun dari beberapa kalangan menuai banyak kontraversi terkait dengan penolakan kedatangan orang Nomor satu di Indonesia . 

Rasmin Jaya mengatakan dari beberapa hal yang saya liat dari persoalan tersebut tentang penolakan kedatangan presiden RI ini adalah imbas dari pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang Plin Plan dan kekecewaan beberapa kelompok masyarakat .

Lanjutnya jika melihat dan menelisik lebih jauh , kebijakan pemerintah sebelumnya yang melarang masyarakat untuk mudik lebaran , Covid 19 dan hal - hal lain yang menjadi tameng penguatan kebijakan pemerintah. Sebab apa yang menjadi alasan pemerintah masih tetap sama . 

Seharusnya kita harus mampu mengambil perbandingan dengan kejadian-kejadian sebelumnya terkait kebijakan pemerintah dengan aktivitas pilkada , pertambangan dan lain sebagainnya . Sebab dalam masa pendemi seperti ini ketakutan kita tidak hanya berkutat covid 19 tetapi ada ketakutan yang lebih besar lagi yaitu pada pemegang otoritas kekuasaan atau pemangku kebijakan dan nampaknya hal tersebut menjadi momok menakutkan di kalangan masyarakat . 

Sungguh ironis , kita sangat di buat cemas terhadap respon pemerintah yang berat sebelah . Mereka seolah menempatkan wabah ini sebagai peluang untuk kepentingan  kelompok dengan otoritas yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan psikologi Masyarakat yang masih di hantui dengan Covid 19  . 

Seharusnya gubernur Sultra harus tegas dalam menanggapi Munas kadin yang akan di gelar di kota Kendari mengingat berdasarkan data dari gugus tugas penanganan Covid 19 September 2020 telah merenggang nyawa 73 orang dan yang terpapar positif sebanyak 4.275 kasus. Jika Munas kadin di paksa untuk tetap di laksanakan maka potensi penyebaran Covid 19 akan terus membesar apa lagi kegiatan tersebut menciptakan banyak kerumunan pasti akan mudah terdampak dan terpapar . 

Lanjut Tokoh Pemuda Rasmin Jaya carut marut dan keriuhan Covid 19 sudah cukup membebani hati , menguras akal dengan kebijakan pemerintah yang selalu mengangkat isu tersebut . Sementara kita melihat pemerintah justru memanfaatkan pendemi ini dengan terus berupaya dan memaksakan keadaan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya dan pasar besar untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang meksi dengan hal tersebut banyak yang menjadi korban dengan kebijakan yang di keluarkan tanpa perduli dengan Entitas lain . 

Masyarakat kita di himbau untuk tidak berkerumun , tetap di rumah dan jangan resah tetapi gambaran realitasnya kita membawa kesadaran Lain untuk ragu bahkan tidak percaya terhadap tindakan kekuasaan yang masih banyak kontroversial .

Apa yang saya lihat dan ingin saya katakan bahwa seandainya keputusan politik dari pengambil kebijakan sejak awal membuat keputusan politik secara tegas untuk mencegah persebaran covid 19 dan jauh - jauh hari tersedia dana publik untuk riset kesehatan pasti persebaran virus ini lebih muda di atasi dan di cegah penularannya . Oleh karena itu permasalahan covid 19 dan kebijakan pemerintah seakan menjadi kombinasi yang menakutkan namun justru hal tersebut sering kali di lakukan dalam setiap agenda - agenda nasional . 

Pemahaman tentang hubungan antara Covid 19 dan keputusan politik dari pengambil kebijakan membawa konotasi buruk kepada  masyarakat secara spontan sehingga menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah . Apa yang membuat pemerintah terus - terusan seperti ini karna ada kelas sosial lain yang mempengaruhi nya sehingga pengambilan keputusan tidak secara Objektif . 

Rasmin Jaya mengatakan pada konteks ini nampaknya kita akan mulai melihat berbagai parodi kekuasaan yang membuat suasana tetap kondusif sembari menjalankan kepentingan Ekonomi dan perdagangan nya . Sungguh ironis , teater parodi kekuasaan pada kenyataannya kental muatan politis dan inilah yang selalu menjadi kekhawatiran buat kita Masyarakat . 

Banyak orang mengira ketidakmampuan kekuasaan dalam menangani bencana Covid 19 sedari awal adalah tragedi namun jika kita melihat lebih jelih dan krisis ketidakmampuan itu adalah lelucon apa lagi dengan momentum Munas Kadin saat ini . Oleh karena itu kita di hadapkan pada dua pilihan pasrah atau melawan ? Jika kita terus mempertahankan keputusan dan sistem politik yang di ambil oleh pemerintah kita akan terus - terusan di bodohi . Olehnya itu maka marilah kita melakukan perbandingan sesuai dengan realitas dan kenyataan yang ada sebab pemerintah tidak selamanya benar dalam mengambil sebuah kebijakan dan sikap politik. 

# Ayo kita melawan sebaik - baiknya dan sehormat hormatnya !